Ancaman PHK Massal Hantui Industri Rokok 2026: Pengusaha Minta Presiden Prabowo Tinjau Ulang Aturan Kesehatan

JAKARTA, 22 Maret 2026 – Industri rokok Indonesia berada di ambang krisis serius, dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara vokal menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk segera meninjau ulang kebijakan terkait sektor ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang telah diterapkan selama beberapa waktu, kini dinilai telah mencapai titik kritis yang mengancam terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan stabilitas ekonomi nasional.

'Kami memahami komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, namun implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 secara kaku telah menciptakan kondisi yang tidak berkelanjutan bagi industri,' ujar Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, dalam konferensi pers baru-baru ini. 'Tanpa peninjauan ulang yang komprehensif, kita akan menyaksikan kerugian ekonomi yang masif dan ribuan pekerja kehilangan mata pencarian mereka tahun ini.' Anjuran Apindo ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam dari para pelaku usaha, mulai dari petani tembakau hingga produsen besar dan jaringan distribusinya.

Dampak Krisis Terhadap Lapangan Kerja

Sejak diberlakukannya PP Nomor 28 Tahun 2024, industri rokok telah menghadapi serangkaian tantangan berat. Aturan yang diperketat mencakup larangan iklan dan promosi produk tembakau yang lebih luas, kewajiban pencantuman peringatan kesehatan bergambar yang semakin besar, serta pengawasan penjualan yang lebih ketat, termasuk penegakan batas usia. Selain itu, kenaikan cukai rokok yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir semakin menekan daya beli konsumen dan margin keuntungan produsen.

Data internal Apindo menunjukkan penurunan volume produksi dan penjualan rokok yang signifikan sejak awal tahun 2026, menyusul tren penurunan di tahun-tahun sebelumnya. 'Banyak pabrik telah mengurangi jam kerja, dan beberapa bahkan terpaksa menutup lini produksi. Ini bukan hanya tentang perusahaan besar, tetapi juga ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta jutaan petani tembakau yang hidupnya bergantung pada sektor ini,' tambah Shinta. Sektor tembakau diperkirakan menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung mencapai 6 juta jiwa, serta berkontribusi triliunan rupiah dalam bentuk cukai kepada negara setiap tahunnya.

Suara Industri dan Seruan Perubahan

Para pengusaha meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang, yang memungkinkan industri untuk bertransisi secara bertahap sambil tetap mendukung kesehatan masyarakat. Mereka mengusulkan dialog konstruktif untuk mencari solusi 'win-win' yang tidak hanya melindungi pekerja dan petani, tetapi juga mengakui kontribusi ekonomi sektor ini. Beberapa opsi yang diajukan termasuk peninjauan kembali besaran dan jadwal kenaikan cukai, fleksibilitas dalam aturan pemasaran yang tidak mengorbankan kesehatan, dan insentif bagi inovasi produk rendah risiko.

'Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menemukan jalan tengah. Namun, jika kebijakan terus bersifat represif tanpa mempertimbangkan realitas lapangan, ancaman PHK massal akan menjadi kenyataan pahit,' kata seorang perwakilan serikat pekerja rokok, yang meminta anonimitas karena sensitivitas isu.

Dilema Pemerintah: Kesehatan Versus Ekonomi

Pemerintah Presiden Prabowo kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada komitmen kuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi prevalensi perokok, sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Di sisi lain, tekanan dari sektor industri dan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan tidak bisa diabaikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah akan mempelajari secara cermat dampak dari setiap kebijakan terhadap perekonomian dan lapangan kerja. 'Kami sedang dalam proses mengevaluasi secara menyeluruh data dan masukan dari berbagai pihak. Keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi adalah prioritas kami,' ungkap Airlangga dalam sebuah kesempatan. Keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo dan kabinetnya diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi masa depan industri rokok Indonesia.

Mencari Solusi Jangka Panjang

Beberapa pakar ekonomi menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga pada upaya diversifikasi ekonomi di daerah-daerah penghasil tembakau serta program pelatihan ulang untuk pekerja yang mungkin terkena dampak. 'Ini adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan multi-sektoral. Mengurangi konsumsi rokok adalah tujuan mulia, tetapi harus dilakukan dengan strategi yang meminimalkan gejolak sosial dan ekonomi,' jelas Dr. Budi Santoso, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.

Kondisi ini juga berpotensi memicu peningkatan peredaran rokok ilegal jika harga rokok legal terus meroket karena cukai tinggi, yang pada akhirnya akan merugikan penerimaan negara dan mempersulit pengendalian mutu produk. Oleh karena itu, semua pihak berharap Presiden Prabowo dapat menemukan solusi terbaik yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.