GEJOLAK HARGA Pakan dan DOC 2026: Peternak Unggas Indonesia Minta Intervensi Pemerintah Demi Stabilitas Pangan

JAKARTA – Industri peternakan unggas Indonesia kembali dihadapkan pada dilema kritis di awal tahun 2026. Para peternak, khususnya di sektor ayam broiler, menjerit akibat lonjakan harga pakan dan bibit ayam (Day-Old Chicks/DOC) yang signifikan, sementara harga jual ayam di pasaran tidak menunjukkan stabilitas yang diharapkan. Kondisi ini mengancam profitabilitas dan kelangsungan usaha jutaan peternak di seluruh negeri, memicu kekhawatiran akan stabilitas pasokan pangan nasional.

Tantangan Berat Peternak Unggas di Tahun 2026

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Kusnan, kondisi pasar saat ini sangat memprihatinkan. "Harga pakan terus meroket sejak akhir tahun lalu, dan kini harga DOC juga melambung tinggi. Ini beban ganda yang sangat memberatkan bagi peternak kecil hingga menengah," ungkap Kusnan dalam konferensi pers virtual pada awal Februari 2026. Ia menambahkan bahwa tren kenaikan ini tidak sejalan dengan daya beli konsumen, yang membuat harga jual ayam sulit dinaikkan secara proporsional.

Kenaikan harga pakan disinyalir akibat fluktuasi harga komoditas jagung dan kedelai di pasar global, yang diperparah oleh isu rantai pasok dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi di negara-negara pengekspor utama. Sementara itu, kelangkaan dan mahalnya DOC seringkali dikaitkan dengan masalah produksi di tingkat perusahaan pembibitan (grand parent stock) dan distribusi yang belum optimal. "Banyak peternak yang terpaksa mengurangi populasi atau bahkan gulung tikar karena tidak sanggup menanggung biaya operasional yang terus membengkak," lanjut Kusnan.

Desakan untuk Intervensi Pemerintah

Merespon krisis yang membayangi, Permindo secara tegas mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Permintaan utama mereka meliputi stabilisasi harga bahan baku pakan, pemberian subsidi yang tepat sasaran, serta pengawasan ketat terhadap rantai pasok DOC. "Kami tidak bisa terus berjuang sendiri. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang pro-peternak, misalnya melalui skema subsidi pakan atau penetapan harga acuan yang realistis dan menguntungkan kedua belah pihak, baik peternak maupun konsumen," tegas Kusnan.

Selain itu, Permindo juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus atau tim krisis yang bertugas memantau dan mengelola ketersediaan serta harga pakan dan DOC secara berkelanjutan. "Perlu ada mekanisme jangka panjang untuk mencegah terulangnya krisis seperti ini di masa mendatang. Pengaturan tata niaga yang lebih adil dan transparan adalah kuncinya," tambah perwakilan Permindo.

Dampak Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Ketidakstabilan di sektor peternakan unggas ini tidak hanya berdampak pada peternak, tetapi juga berpotensi memicu inflasi harga pangan di tingkat konsumen. Dr. Sofia Rahman, seorang ekonom pangan dari Universitas Nusantara, menggarisbawahi urgensi masalah ini. "Ayam adalah salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia. Jika harga terus bergejolak, daya beli masyarakat akan tergerus dan ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional," jelas Dr. Sofia. Ia menyarankan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan peternak dengan kemampuan konsumen agar tidak terjadi distorsi pasar yang merugikan.

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang holistik, tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada penguatan fondasi industri peternakan nasional agar lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi peternak, dan pelaku industri hulu-hilir sangat dibutuhkan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.