Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan di 2026: Mengapa Belum Bisa Dihapus dan Implikasinya bagi Pekerja

JAKARTA, 22 Februari 2026 – Polemik seputar penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan publik di awal tahun 2026. Meskipun desakan dari berbagai pihak terus mengalir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tetap pada pendiriannya bahwa penghapusan pajak tersebut belum bisa direalisasikan, dengan alasan yang mendalam terkait sistem perpajakan dan stabilitas fiskal negara.

Stabilitas Fiskal dan Prinsip PPh Final

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, dalam konferensi pers virtual pada Februari 2026, menjelaskan bahwa dana JHT yang dicairkan termasuk dalam kategori objek Pajak Penghasilan (PPh) Final. “Pajak atas pencairan JHT ini sudah merupakan PPh Final yang sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan lagi. Ini adalah bagian dari struktur penerimaan negara yang telah berjalan dan vital bagi kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Menurut DJP, pemotongan pajak ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, di mana dana yang diterima dari program jaminan sosial seperti JHT dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Penghapusan pajak ini dinilai akan menciptakan preseden yang kompleks dan berpotensi menggerus basis pajak negara, yang pada akhirnya dapat mengganggu pembiayaan program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Perspektif Para Ahli dan Pekerja

Analis Pajak terkemuka, Dr. Siti Nuraini dari Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan Publik, menggarisbawahi pentingnya memahami karakteristik PPh Final. “PPh Final dikenakan untuk jenis penghasilan tertentu agar administrasi lebih sederhana dan kepastian penerimaan negara terjaga. Jika JHT dikecualikan, maka akan ada permintaan serupa dari instrumen investasi atau tabungan lain, yang bisa mengacaukan sistem perpajakan kita,” ujarnya dalam wawancara terpisah. Ia menambahkan bahwa perdebatan ini sering kali muncul karena pekerja melihat JHT sebagai tabungan murni, padahal secara fiskal, manfaat yang diterima dikategorikan sebagai penghasilan.

Namun, dari sisi pekerja, kebijakan ini seringkali dirasakan memberatkan. Ketua Federasi Pekerja Indonesia (FPI), Bapak Hendra Wijaya, mengungkapkan kekhawatirannya. “Bagi banyak pekerja, terutama yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau memasuki masa pensiun, dana JHT adalah satu-satunya harapan untuk memulai usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak. Pemotongan pajak, sekecil apapun, mengurangi manfaat yang sangat dibutuhkan,” kata Hendra. Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang atau setidaknya menyediakan skema insentif pajak bagi pencairan JHT dengan tujuan tertentu, seperti modal usaha mikro atau biaya pendidikan anak.

Langkah Pemerintah ke Depan: Edukasi dan Keseimbangan

Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan regulasi JHT, termasuk aspek perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga terus mengkaji berbagai skema perlindungan sosial dan pensiun yang lebih adaptif, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip fiskal yang sehat.

“Kami memahami aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan perlindungan sosial akan terus dioptimalkan. Ini bukan sekadar tentang pajak, melainkan tentang membangun sistem jaminan sosial yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tutur perwakilan dari Kementerian Keuangan. Fokus ke depan adalah pada pengembangan program literasi keuangan yang lebih masif agar masyarakat dapat merencanakan masa depan keuangan mereka dengan lebih baik, termasuk memahami perbedaan antara JHT sebagai tabungan dan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial yang memiliki implikasi pajak.