Ancaman Tutup Permanen! Dapur MBG Wajib Kantongi SLHS Paling Lambat 10 Agustus 2026

JAKARTA, 15 Juli 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini kembali menegaskan ultimatum bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Batas akhir kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2026. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan pilar utama dalam memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan kepada jutaan penerima manfaat adalah aman, sehat, dan berkualitas tinggi.

Mengapa SLHS Sangat Krusial?

Program MBG, yang kini menjangkau lebih dari 20 juta jiwa di seluruh penjuru negeri, bergantung pada integritas rantai pasok pangannya. SLHS adalah indikator mutlak bahwa sebuah fasilitas pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan yang ketat. “Kami tidak bisa berkompromi dengan kualitas dan keamanan pangan, terutama untuk program sebesar MBG yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak sekolah,” ujar Dr. Siti Aminah, Kepala Divisi Pengawasan Pangan BGN, dalam konferensi pers virtual.

Ketiadaan SLHS dapat membuka pintu bagi risiko kontaminasi, keracunan makanan, dan bahkan wabah penyakit yang dapat merusak kepercayaan publik serta membahayakan kesehatan masyarakat. BGN menekankan bahwa proses sertifikasi ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap sumber air bersih, pengelolaan limbah, kebersihan peralatan, higiene personel, hingga prosedur penyimpanan dan pengolahan bahan makanan.

Proses dan Tantangan Kepatuhan bagi Dapur MBG

Bagi banyak SPPG, terutama yang berskala kecil atau baru bergabung, mendapatkan SLHS bisa menjadi tantangan. Investasi awal untuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan staf mungkin signifikan. Namun, BGN tidak tinggal diam. Sejak awal tahun, BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan dinas terkait di daerah telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya dan pendampingan teknis gratis. Selain itu, beberapa skema insentif dan subsidi parsial telah diluncurkan untuk membantu SPPG dalam memenuhi persyaratan awal.

“Kami memahami bahwa ini bukan tugas mudah, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas dan keberlanjutan. Dapur kami telah mengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan, dan prosesnya berjalan lancar berkat panduan dari BGN,” kata Bapak Adi Putra, Manajer Operasional dari “Dapur Sehat Nusantara,” salah satu SPPG terbesar di Jawa Barat.

Ancaman Penutupan Permanen dan Dampak Ekonomi

Konsekuensi bagi SPPG yang gagal memperoleh SLHS sebelum 10 Agustus 2026 sangatlah berat. BGN telah memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi penutupan operasional secara permanen dan pencabutan status sebagai mitra program MBG. Ini bukan hanya berdampak pada ribuan pekerja di dapur tersebut, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi makanan bagi jutaan penerima manfaat.

“Sanksi tegas ini perlu untuk menjaga integritas program. Ini juga menjadi sinyal kuat bagi semua pihak bahwa komitmen terhadap standar higiene adalah non-negotiable,” tambah Dr. Aminah. Program MBG bukan hanya inisiatif gizi, tetapi juga telah menjadi motor ekonomi lokal dengan menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendukung UMKM pemasok bahan baku. Kepatuhan terhadap SLHS diharapkan dapat memperkuat ekosistem ini dengan fondasi keamanan pangan yang kokoh.

Dengan kurang dari sebulan tersisa, BGN mengimbau semua SPPG untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi. Tim pengawasan akan mulai melakukan inspeksi ketat pasca-tenggat waktu, memastikan tidak ada pengecualian dalam implementasi standar higiene sanitasi demi kesehatan bangsa.