PHK Massal 2.500 Buruh Pakerin di Mojokerto: Kemenperin Janjikan Solusi Jangka Panjang di Tengah Badai Otomasi 2026

MOJOKERTO, Jawa Timur – Gelombang perubahan struktural di sektor manufaktur Indonesia kembali menunjukkan dampaknya pada tahun 2026. PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), salah satu produsen kertas terkemuka di Mojokerto, Jawa Timur, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 karyawannya. Keputusan ini memicu perhatian serius dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menegaskan komitmennya untuk mencari solusi jangka panjang bagi para buruh terdampak.

Otomasi dan Efisiensi: Pemicu Utama Restrukturisasi Industri 2026

Restrukturisasi yang dilakukan PT Pakerin disebut sebagai respons terhadap tantangan pasar global yang semakin kompetitif dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional. “Ini adalah bagian dari strategi adaptasi kami terhadap lanskap industri kertas yang terus berevolusi, terutama dengan lonjakan adopsi teknologi Otomasi dan Kecerdasan Buatan (AI) di proses produksi,” jelas seorang sumber internal perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa investasi besar pada mesin otomatisasi di lini produksi tertentu adalah langkah krusial untuk menjaga daya saing perusahaan di pasar 2026.

Fenomena ini bukan hal baru. Sejak awal dekade 2020-an, banyak industri manufaktur, termasuk tekstil, otomotif, dan kertas, telah menghadapi tekanan untuk mengadopsi teknologi canggih demi efisiensi dan produksi yang lebih cepat. Namun, konsekuensi tak terhindarkan adalah pengurangan kebutuhan tenaga kerja manual.

Langkah Proaktif Kementerian Perindustrian

Menanggapi kabar ini, Kemenperin segera buka suara. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Bapak Adi Nugroho, dalam konferensi pers virtualnya pada pertengahan Februari 2026, menyatakan keprihatinan mendalam. “Kami sangat menyadari tantangan yang dihadapi oleh PT Pakerin dan dampaknya terhadap ribuan pekerja. Kemenperin tidak akan berdiam diri,” tegas Bapak Adi.

Beliau melanjutkan bahwa Kemenperin, berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, sedang menyiapkan serangkaian program intervensi. Ini termasuk program 'Peningkatan Kompetensi Industri 4.0' yang akan fokus pada reskilling dan upskilling pekerja terdampak di bidang yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, seperti data analitik, perawatan mesin otomatis, dan teknologi hijau. “Kami juga akan memfasilitasi job matching dengan industri-industri yang sedang berkembang dan membutuhkan talenta baru, serta mengoptimalkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah diperbarui di tahun 2026,” tambah Bapak Adi.

Masa Depan Industri dan Kesejahteraan Buruh

Ekonom senior dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Citra Dewi, yang kerap mengamati transformasi industri Indonesia, memberikan pandangannya. “Situasi di Pakerin adalah refleksi dari tren global. Otomasi memang mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, tetapi juga membuka peluang untuk pekerjaan baru yang lebih bernilai. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan industri dapat berkolaborasi untuk mempercepat transisi ini secara adil,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenperin berkomitmen untuk terus mendorong investasi di sektor-sektor industri yang inovatif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan keahlian baru. Transformasi ini, meskipun menyakitkan dalam jangka pendek, diharapkan akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh dan berdaya saing di pasar global tahun 2026 dan seterusnya.