Krisis Kabut Asap 2026: BPKN Desak Maskapai Jamin Hak Konsumen di Tengah Pembatalan Penerbangan

JAKARTA, 17 Februari 2026 – Musim kemarau tahun 2026 kembali membawa momok kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap pekat di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini tak hanya berdampak pada kesehatan dan lingkungan, namun juga merembet ke sektor transportasi udara, memicu pembatalan dan penundaan penerbangan secara massal. Menanggapi situasi ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kembali menyuarakan peringatan keras kepada seluruh maskapai penerbangan agar tidak merugikan konsumen.

“Konsumen jangan sampai menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi pembatalan atau perubahan perjalanan karena kondisi darurat lingkungan seperti karhutla,” ujar Mufti Agung Wibowo, Kepala Komisi Advokasi BPKN, dalam konferensi pers virtual di Jakarta awal tahun 2026. Ia menambahkan, “Maskapai memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan hak-hak dasar penumpang terpenuhi, mulai dari pengembalian dana penuh hingga penjadwalan ulang tanpa biaya tersembunyi, sesuai dengan regulasi yang berlaku.”

Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa hingga pertengahan Februari 2026, lebih dari 500 penerbangan telah dibatalkan atau ditunda di beberapa bandara utama di Sumatera dan Kalimantan akibat jarak pandang yang buruk. Hal ini mengakibatkan ribuan penumpang terlantar dan kerugian finansial yang tidak sedikit.

Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi Maskapai

BPKN menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan komunikasi yang proaktif dari pihak maskapai. Banyak konsumen mengeluhkan kurangnya informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status penerbangan mereka, serta proses klaim yang berbelit-belit.

“Maskapai harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah diakses untuk penanganan pembatalan akibat force majeure. Kanal komunikasi digital seperti aplikasi seluler dan notifikasi SMS/email harus dimaksimalkan agar informasi sampai kepada penumpang secepat mungkin,” tegas Mufti. Ia juga menyarankan agar maskapai menyediakan opsi penjadwalan ulang yang fleksibel atau voucher penerbangan yang valid dalam jangka waktu panjang tanpa biaya administrasi tambahan.

Peran BPKN dan Pengawasan Pemerintah

BPKN menegaskan akan terus memantau pelaksanaan hak-hak konsumen dan siap menerima aduan dari masyarakat. Lembaga ini juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap maskapai yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi atau penambahan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan konsumen dalam situasi darurat lingkungan yang semakin sering terjadi,” tambah seorang analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Karina Sari, yang turut diwawancarai secara terpisah. “Ini bukan lagi kejadian anomali, melainkan pola berulang yang membutuhkan kerangka hukum yang lebih kokoh.”

Edukasi Konsumen dan Langkah Preventif

Selain menuntut tanggung jawab maskapai dan pemerintah, BPKN juga mendorong konsumen untuk lebih proaktif dalam memahami hak-hak mereka. Konsumen diimbau untuk menyimpan semua bukti transaksi dan komunikasi dengan maskapai, serta segera mengajukan keluhan jika merasa dirugikan.

Mufti juga menyarankan agar konsumen mempertimbangkan untuk membeli asuransi perjalanan yang mencakup pembatalan akibat kondisi darurat lingkungan. “Meskipun bukan solusi utama, asuransi perjalanan dapat menjadi jaring pengaman tambahan bagi konsumen dalam menghadapi ketidakpastian perjalanan,” pungkasnya.

Dengan upaya bersama dari maskapai, pemerintah, dan konsumen, diharapkan dampak negatif dari krisis kabut asap terhadap sektor penerbangan dan hak-hak penumpang dapat diminimalisir di tahun-tahun mendatang.