Bandara Bali Utara: Tekanan Komunitas di Tahun 2026 Mendesak Realisasi Janji Presiden Prabowo untuk Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan

DENPASAR, BALI – Seiring berjalannya tahun 2026, perhatian publik di Pulau Dewata semakin tertuju pada janji Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Bandara Bali Utara. Para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal kini secara aktif menagih komitmen tersebut, melihatnya sebagai kunci untuk pemerataan pembangunan dan penggerak ekonomi baru di wilayah utara Bali yang selama ini kurang terjamah.

Urgensi Pembangunan dan Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Pembangunan Bandara Bali Utara, yang direncanakan berlokasi di Buleleng, telah lama menjadi aspirasi masyarakat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antara Bali Selatan dan Utara. Dr. Indah Permata, seorang ekonom pariwisata dari Universitas Gadjah Mada, menyoroti potensi proyek ini. "Bandara baru ini bukan hanya sekadar infrastruktur transportasi, melainkan katalisator ekonomi regional. Dengan kapasitas pariwisata Bali Selatan yang mendekati batas, Bandara Bali Utara akan membuka gerbang baru bagi investasi, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan sektor pendukung seperti perhotelan, UMKM, dan agrowisata di Buleleng dan sekitarnya," jelas Dr. Indah dalam sebuah forum diskusi terkini.

Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada Bandara Internasional Ngurah Rai yang semakin padat, sekaligus menawarkan alternatif rute bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menjelajahi pesona alam dan budaya Bali Utara yang otentik, seperti Pantai Lovina, Danau Beratan, dan Air Terjun Gitgit.

Tantangan Pembiayaan dan Dukungan Pemerintah

Meski urgensinya tinggi, realisasi proyek Bandara Bali Utara tidak tanpa tantangan. Salah satu isu krusial adalah pembiayaan, mengingat estimasi biaya proyek yang mencapai puluhan triliun rupiah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan tengah mengkaji berbagai skema, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta potensi investasi dari BUMN atau swasta nasional dan internasional. "Pemerintah Presiden Prabowo sangat berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, termasuk Bandara Bali Utara. Kami sedang finalisasi studi kelayakan dan model pembiayaan yang paling optimal agar proyek ini dapat segera dimulai," ujar seorang pejabat Kementerian Perhubungan yang enggan disebutkan namanya, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Harapan Komunitas Lokal dan Aspek Keberlanjutan

Para tokoh masyarakat di Bali Utara, seperti Wayan Karyasa, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Buleleng, menyambut baik respons pemerintah namun tetap menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan komunitas. "Kami mengapresiasi perhatian Bapak Presiden. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan proses pembebasan lahan dilakukan secara adil dan transparan, serta mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. Kami ingin bandara ini tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan budaya Bali Utara," tegas Wayan Karyasa.

Isu lingkungan, khususnya mengenai potensi dampak terhadap ekosistem laut dan darat, menjadi perhatian serius. Para pakar lingkungan dan tata kota telah menyerukan agar studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, memastikan proyek ini sejalan dengan visi pariwisata Bali yang berkelanjutan.

Langkah Strategis Menuju Realisasi

Dengan desakan yang terus meningkat dan komitmen dari pemerintah, momentum pembangunan Bandara Bali Utara di tahun 2026 tampaknya semakin kuat. Berbagai pertemuan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan, pembebasan lahan, dan penentuan investor. Realisasi bandara ini diharapkan menjadi salah satu warisan infrastruktur penting dari pemerintahan Presiden Prabowo, membuka era baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali bagian utara.