IDI Perketat Skrining Internsip 2026: Tes Narkoba & PMS Wajib Demi Keselamatan Pasien dan Dokter

JAKARTA, 15 April 2026 – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara resmi menyerukan pengetatan signifikan dalam prosedur skrining kesehatan untuk calon dokter internsip di seluruh Indonesia, sebuah langkah yang dijadwalkan akan mulai berlaku secara penuh pada akhir tahun 2026. Usulan krusial ini mencakup implementasi wajib tes narkoba dan pemeriksaan penyakit menular seksual (PMS), menyusul tragedi meninggalnya enam dokter internsip dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Insiden memilukan ini telah menyalakan kembali perdebatan nasional mengenai beban kerja, tekanan psikologis, dan kondisi kesehatan mendasar yang dihadapi para calon dokter di garda terdepan.

Dr. Budi Santoso, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, menegaskan urgensi kebijakan ini dalam sebuah konferensi pers virtual yang disiarkan dari Jakarta. "Kematian tragis rekan-rekan muda kita adalah panggilan untuk bertindak. Skrining yang komprehensif bukan hanya tentang deteksi, tapi juga pencegahan dan dukungan bagi mereka yang akan menjadi garda terdepan kesehatan bangsa," ujar Dr. Budi, merujuk pada beberapa kasus meninggalnya dokter internsip akibat komplikasi kesehatan yang diduga diperparah oleh kelelahan ekstrem dan stres kerja. "Kami tidak bisa lagi menunda. Kesehatan dokter adalah prasyarat utama untuk kesehatan masyarakat."

Pentingnya Skrining Komprehensif: Lebih dari Sekadar Pencegahan

Program internsip adalah fase kritis dalam pendidikan kedokteran, menempatkan dokter muda dalam lingkungan kerja rumah sakit yang menuntut dan seringkali melelahkan. IDI berpendapat bahwa skrining yang ada saat ini, yang berfokus pada penyakit umum, tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan kesehatan modern dan tekanan mental yang dihadapi internsip.

"Tes narkoba menjadi esensial untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan zat yang bisa menjadi mekanisme penanganan stres yang berbahaya, atau bahkan indikasi masalah kesehatan mental yang lebih dalam. Integritas dan kejernihan pikiran seorang dokter adalah fundamental," jelas Dr. Anita Widya, seorang pakar kesehatan masyarakat yang juga anggota dewan penasihat IDI. Ia menambahkan, "Sementara itu, pemeriksaan PMS adalah bagian dari standar etika profesional dan perlindungan pasien. Seorang dokter harus menjadi teladan kesehatan dan tidak boleh menjadi vektor penyebaran penyakit, terutama dalam lingkungan klinis."

Dampak dan Tantangan Implementasi

Kementerian Kesehatan, melalui juru bicaranya, dr. Mira Puspita, menyambut baik usulan IDI dan menyatakan komitmen untuk segera membahas detail implementasi. "Kami mengakui beban kerja berat yang ditanggung dokter internsip. Setiap langkah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, serta menjamin keselamatan pasien, akan kami dukung penuh. Diskusi mengenai standar operasional, anggaran, dan aspek etika sedang berlangsung," kata dr. Mira dalam pernyataan tertulisnya.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Beberapa organisasi mahasiswa kedokteran dan advokat hak-hak individu menyuarakan kekhawatiran terkait privasi dan potensi stigmatisasi. "Kami mendukung tujuan melindungi dokter dan pasien, namun prosesnya harus transparan, adil, dan tanpa diskriminasi. Harus ada mekanisme dukungan dan rehabilitasi yang jelas bagi mereka yang terdeteksi masalah, bukan hanya sanksi," kata perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Kedokteran Indonesia.

IDI menegaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif. "Ini bukan tentang menghukum, melainkan tentang mengidentifikasi risiko lebih awal dan menyediakan bantuan yang diperlukan. Kami ingin memastikan bahwa setiap dokter internsip memulai karir mereka dengan fondasi kesehatan yang kuat, baik fisik maupun mental," pungkas Dr. Budi. Dengan dimulainya tahun 2026, diharapkan kebijakan ini dapat segera menjadi standar baru, membentuk generasi dokter yang lebih tangguh dan bertanggung jawab bagi Indonesia.